Palembang (suarapedia.co )–Penerapan Protokol Kesehatan di Kota Palembang kini kembali diperketat dengan dikeluarkannya Perwali Nomor 27 tahun 2020 mengenai penegakkan protokol kesehatan.
Peraturan ini menyasar pelanggar protokol kesehatan baik warga maupun pelaku usaha atau penanggung jawab tempat umum.
Walikota Palembang Harnojoyo mengatakan,Perwali ini telah resmi ditandatangani sebagai tindaklanjut Inpres Nomor 6 dan Peraturan Gubernur Sumsel soal Protokol Kesehatan.Perwali ini mulai tanggal 10 September 2020 hingga pekan depan. “Mulai tanggal 10 September 2020 sosialisasi ditandai dengan apel penegakkan protokol kesehatan bersama Kapolda Sumsel dan Pangdam.Bagi yang tidak mengindahkan aturan dan menerapkannya,sanksi sudah pasti karena Perwali sudah ditandatangani “,tegas Harnojoyo usai rapat di rumah Dinasnya,Rabu (09/09/2020)
Berdasarkan aturan yang tertuang dalam Perwali kata Harnojoyo bagi masyarakat yang tidak mentaati harus siap menerima sanksi sesuai kebijakan yang berlaku,yakni membayar denda mulai dari Rp 100 ribu sampai dengan Rp 500 ribu.
Sisialisasi dan razia mulai berlaku untuk usaha.Jika melanggar,ancamannya pencabutan tempat izin.
” Untuk penindakkan sanksi kami serahkan ke Satuan Polisi Pamong Praja bersama Satgas Covid-19.
Bagi masyarakat yang berani melanggar,akan ada penertiban tindak sosial langsung ditempat.Seperti membersihkan sampah di lingkungan sekitar dan beberapa titik kawasan publik “,katanya.
Harnojoyo menambahkan,mengenai Perwali ini akan dikaji lebih dalam seiring penegakkan protokol kesehatan berjalan,jika penanganan penyebaran Covid-19 menjadi lambat. “Biasanya Perwali berlaku selama enam bulan dan akan evaluasi,jika telah mencapai batas waktu berlakunya “,tutupnya.
Edi pirang.
Discussion about this post