MEDAN (Suarapedia.co) – Pengurus Harian (PH) DPD Partai Amanat Nasional (PAN) Kota Medan, sesalkan keputusan reposisi ketua dan sekretaris fraksi PAN DPRD Medan yakni Edwin Sugesti Nasution dan Abdul Rahman Nasution, yang sudah masuk jadwal Badan Musyawarah (Banmus) DPRD Medan untuk segera diparipurnakan.
“Kami berharap agar keputusan reposisi itu ditunda sampai ada pengambilan keputusan sesuai AD/RT partai. Harusnya kalau reposisi ini bentuk sanksi kepada kedua anggota DPRD tersebut seharusnya terlebih dahulu surat peringatan dan diadakan rapat meminta klarifikasi,” ujar Ketua Ketua Komite Pemenangan Pemilu Daerah (KPPD) DPD PAN Kota Medan, Zufrijal SE bersama Wakil Ketua DPD PAN Medan, Bambang Susilo, kepada Waspada, Jumat (10/07/2020) sore.
Dikatakannya, ia sudah mengundang Edwin Sugesti Nasution dan Abdul Rahman Nasution secara langsung dan meminta penjelasan terkait masalah berkembang tentang reposisi fraksi PAN di DPRD Medan.
Ternyata hal yang dituduhkan yakni kedua anggota dewan tersebut tidak membayar kontribusi kepada partai telah terbantahkan.
“Sudah kami klarifikasi juga pada 8 Juli 2020 diundang pengurus harian dan beberapa ketua cabang, ternyata mereka berdua tetap membayar kontribusi. Artinya pengambilan keputusan reposisi fraksi harus dibatalkan, apalagi keputusan tersebut yang diambil pada 25 Juni 2020 kemarin tidak sesuai mekanisme dan hanya dihadiri 12 orang pengurus harian disaat kondisi hujan badai,” ungkapnya.
Kondisi ini, lanjut Zufrizal, diharapkan dapat menggugah hati nurani pengurus harian dan DPC PAN Medan, melihat kondisi kepengurusan DPD PAN yang selama ini setiap mengambil keputusan rapat selalu diambil ketua dan sekretaris.
Selama ini hak politik kita dikebiri. Kondisi sekarang jadi edukasi kepada seluruh pengurus partai dan marilah kita benahi PAN Kota Medan ini,” harapnya.
Diketahui sebelumnya, Edwin Sugesti Nasution dan Abdul Rahman Nasution menyatakan, pergantian susunan formasi fraksi PAN DPRD Medan diduga tidak sesuai dengan Anggaran Dasar dan Rumah Tangga (AD/ART) partai.
Pasalnya pergantian dilakukan tanpa terlebih dahulu menerima laporan kinerja komposisi fraksi sebelumnya.
“Memang pergantian komposisi fraksi biasa dalam suatu partai dan harus mampu melaksanakan tugasnya dimana pun ditempatkan. Tapi proses reposisi ini yang kita protes karena cacat hukum dan dipaksakan. Segera kami akan melayangkan surat klarifikasi ke DPP PAN agar membatalkan pergantian komposisi fraksi tersebut,” ujar Ketua Fraksi PAN DPRD Medan Edwin Sugesti Nasution didampingi Sekretaris Fraksi PAN DPRD Medan, Abdul Rahman Nasution. (UDN)
Discussion about this post