Pesisir Barat – (Suarapedia.co), Pjs.Bupati Pesisir Barat Achmad Chrisna Putra yang diwakili Sekda Kabupaten pesisir Barat Ir.N.Lingga Kusuma,M.P membuka Langsung Acara Bimbingan Teknis Produk Hukum Daerah (BIMTEK) Tahun Anggaran 2020.
Di Aula sunset Beach Way Redak,senin 19 Oktober 2020.
Hadir dalam Acara tersebut, kabag Hukum Edwin Kastolani S.H,M.P, hadirin dan tamu undangan peserta Bimtek.
Diketahui acara Bimtek tersebut, dihadiri oleh para perserta sebanyak 50 orang yang terdiri dari perwakilan OPD yang ada di Lingkungan Pemda Pesisir Barat.Selaku mentor dalam acara tersebut berasal dari Kemenkumham Provinsi Lampung, Kamal Putra Tamrin, Adi Ismanto.
Dalam sambutan Sekda Kabupaten Pesisir Barat, menyampaikan,
dalam rangka mencapai salah satu tujuan Nasional sebagaimana tercantum dalam pembukaan Undang -Undang dasar 1945 yaitu mencerdaskan kehidupan Bangsa, maka aparatur Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat sebagai unsur utama sumber daya manusia mempunyai peran yang sangat strategis dalam mengemban tugas Pemerintahan dan pembangunan Kabupaten Pesisir Barat.
Melalui kegiatan bimbingan teknis penyusunan produk hukum ini, diharapkan dapat meningkatkan sumber daya manusia di lingkungan Aparatur Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat khususnya dalam hal penyusunan produk Hukum Daerah.
Selain itu Sekda juga menyampaikan Tujuan dari Kegiatan ini yaitu untuk meningkatkan pengetahuan dari masing-masing perwakilan Organisasi Perangkat Daerah tentang penyusunan produk Hukum Daerah. Proses penyusunan Produk Hukum Daerah tersebut harus sesuai dengan ketentuan yang diamanatkan dalam Undang-Undang nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 15 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dan peraturan Menteri dalam Negeri nomor 80 Tahun 2015 tentang pembentukan produk hukum daerah, sebagaimana telah diubah dengan peraturan menteri dalam negeri nomor 120 Tahun 2018 tentang perubahan atas Peraturan Menteri dalam Negeri nomor 80 tahun 2015 tentang pembentukan Produk Hukum Daerah.
Setiap Produk Hukum Daerah harus disusun dengan memperhatikan aspek filosofis, sosiologis dan yuridis formal serta memperhatikan hal-hal yang berkaitan dengan teknis penyusunan, bentuk dan prosedur yang benar sehingga produk hukum yang diterbitkan baik, benar, aspiratif dan efektif dan dalam penerapannya dan tidak bertentangan dengan ketertiban umum atau peraturan yang lebih tinggi.
Kepada para Nara sumber, Sekda mengucapkan terima kasih atas kerja sama yang baik, dan kepada para peserta dimohon keseriusannya dalam memperhatikan dan memahami bimbingan teknis ini. Dengan mengucap Bismillahirrohmaanirrohim Bimbingan Teknis Produk Hukum Daerah Kabupaten Pesisir Barat ini dengan resmi dinyatakan di buka,”Ujar Setda.(Bukhari)
Discussion about this post