JEMBER (suarapedia.co) – Pelaksana tugas (Plt) Direktur Utama Perusahaan Daerah Perkebunan (PDP) Kahyangan milik Pemkab Jember Arif Wicaksono diusir karyawannya. Peristiwa pengusiran terjadi Senin pagi (8/2/21) saat Arif hari pertama masuk kerja selaku Plt Dirut.
Menurut karyawan yang tergabung dalam Forum Komunikasi Pekerja Antar Kebun (FK-PAK), penunjukan Arif oleh Bupati Faida bermasalah.
Bahkan sebelum mendapatkan mandat sebagai Plt Dirut, posisi Arif sebagai salah satu anggota Dewan Pengawas (Dewas) dianggap sudah bermasalah.
Pasalnya sebelum dibentuk Dewan pengawas telah ada Badan Pengawas yang telah dibubarkan Faida dan diganti dengan Dewas.
”Sejak awal masuk Dewaspun kami sudah mempertanyakan. Seharusnya penunjukan Dewas Perdanya belum ada yang baru, seharusnya masih Banwas tiba-tiba diganti Dewas sepertinya ada muatan politis,” kata Kordinator FK-PAK Dwi Agus melalui saluran telpon.
Dwi Agus mengakui dirinya dan karyawan lainnya sempat meminta rapat dengar pendapat dengan pihak Arif Wicaksono.
”Kita sempat hearing dan mempertanyakan termasuk kasusnya di Belawan (Kebun PTPN 12 tempat kerja Arif sebelum menjadi Dewas) dan dia mengakuinya,”katanya.
”Intinya ini kan (Arif Wicaksono) orang bermasalah,”tambahnya.
Terkait penunjukan Arif sebagai Plt Dirut, Dwi Agus melihat ada celah dan dianggap tidak sah. Bupati yang seharusnya menindak lanjuti rekomendasi Dewas usulan perpanjangan Harianto direktur utama sebelumnya yang masa jabatanya berakhir per 1 Februari 2021 lalu.
Agus kemudian mempertanyakan keabsahan rekomendasi tersebut. Namun Arif menurut Dwi menjawab tidak berhak menilai keabsahannya.
”Dia menjawab bukan wewenang saya, menurut kami sampean tidak sah karena bupati tidak merespon rekomendasi sampean,”katanya.
Agus kemudian mengusir dan melarang Arif agar tidak masuk ke kantor sebelum pihak karyawan melakukan pertemuan dengan Bupati maupun DPRD Jember.
Secara aturan, Dwi menjelaskan yang seharusnya melakukan pengisian jabatan adalah pihak Dewas yang beranggotakan 3 orang yakni Arif sendiri, Tomi dan Arik.
”Keputusan Dewas koleltif colegial bukan pribadi, nah keputusan penunjukan ini (Arif) kan sifatnya pribadi atau personal, nah tidak sah,”jelasnya.
”Plt Direksi bukan Plt Dirut PDP Kahyangan, setelah itu Plt Direksi menunjuk Plh (pelaksana harian) Direktur Utama,” imbuhya.
Dwi mencurigai penunjukan Arif ini ada misi khusus yang diemban.
”Nah ini kami tidak mau, kami ini sudah sengsara menjaga kondisi perusahaan kondusif agar kawan-kawan (karyawan) tidak meminta hak-haknya yang seharusnya diterima (namun belum dibayarkan) karena kondisi perusahaan seperti ini (kritis),”pungkasnya.
Seperti diberitakan sebelumnya saat melantik Direktur PDAM Ady Setiawan pada Jumat (5/2/21) Bupati Faida juga menyerahkan SK penunjukan Arif Wicaksono sebagai Plt Dirut PDP Kahyangan yang kosong karena masa jabatan Haryanto sebagai Direktur Utama tidak diperpanjang. (eva)
Discussion about this post