Jember Suarapedia.co – Aksi unjuk rasa oleh masyarakat Jember yang tergabung dalam Gerakan Reformasi Jember ( GRJ ), diikuti sekitar 25 orang dengan Korlap Sdr. Kustiono Musri ( Ketua LSM Format Jember ), dalam rangka Menyikapi kejadian dugaan intervensi dan ikut campur melebihi kewenangan yang dilakukan oleh Agus Taufiqurrohman, S.H.,M.H ( Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara / Kasi Datun Kejari Jember ) dan Yusuf Adi Wibowo, SH ( Dosen Fakultas Hukum Universitas Jember ) terkait Pengembalian SOTK sebelum tahun 2018 yang dilakukan Drs. KH. A. Muqit Arif ( Wakil Bupati Jember) saat menjabat sebagai Plt Bupati Jember, di Kantor Kejaksaan Negeri Jember Jl. Karimata No.94 dilanjutkan di depan (Bundaran Unej) Universitas Jember, pukul 10.00 sampai 12.25 WIB, Senin (21/12).
Masyarakat Jember yang tergabung dalam Gerakan Reformasi Jember ( GRJ ) mulai berkumpul di depan kantor DPC Partai Golkar Jember dengan membawa 1 Unit Mobil Komando lengkap Sound sistem, serta Spanduk bertuliskan “HWOEY JAKSA !!! Kalian digaji dengan uang Rakyat, fungsimu Penjarakan Koruptor Bukan Alat Politik Bupati Faida”.
Penyampaian orasi dilakukan secara bergantian (10.58) WIB, dimana dalam Orasi Kustiono Musri mengungkapkan tentang enam bulan lalu, tepatnya 24 Juni 2020 Kepala Kejaksaan Negeri Jember nyata-nyata masuk dalam ranah Politik terkait buntunya pembahasan APBD Jember serta Kajari terbukti melakukan upaya mempertemukan Bupati Faida dengan Ketua DPRD Itqon Syauqi di Kantor Kejaksaan. Padahal, siang harinya, Pemprov telah menyimpulkan Bupati Faida Menghambat Pembahasan APBD karena tidak memberikan kewenangan kepada Ketua Tim Anggaran yang sedang melaksanakan mediasi bersama Badan Anggaran yang difasilitasi Pemprov, Beruntung Itqon Syauqi (Ketua DPRD Jember) berani menolak permintaan Kajari kala itu dan kemudian mau terbuka kepada publik tentang kejadian sebenarnya.
Saat itu Kajari beralibi, upayanya atas perintah salah satu Direktur di Kejaksaan Agung yang menindaklanjuti surat pengaduan masyarakat berkop Yayasan Puspa Melati Jember kepada Kejaksaan
Agung tanggal 17 Februari 2020. Yayasan milik M.Husni Thamrin, seorang pengacara yang menjadi penasehat hukum dari Slamet Mintoyo, penggugat Cityzen Law Suit terhadap digunakannya Hak Angket oleh DPRD dan juga penasehat hukum dari Camat Tanggul yang divonis bersalah oleh Bawaslu dan KASN yang terbukti melakukan kampanye untuk Bupati Faida. Seorang Pengacara yang tak bisa dipisahkan dari
kepentingan politik Bupati Faida, “Ungkap Kustiono dalam Orasinya di depan Kantor Kejaksaan Negeri Jember.
Setelah selesai menyampaikan aspirasi puluhan orang tersebut bersama-sama menyegel dengan memasang spanduk dipintu masuk Kejaksaan Negeri Jember bertuliskan ” Kantor ini disegel Rakyat, Sepanjang Jaksa di Kantor ini berpolitik”
setelah itu massa aksi pun melanjutkan aksinya di depan gedung Rektorad Jember (Bundaran UNEJ) dan ditemui langsung oleh perwakilan Rektor UNEJ, koordinator Aksi meminta kepada Perwakilan UNEJ untuk menyampaikan semua perihal keterkaitan Dosen Fakultas Hukum Yusuf Adi Wibowo, dengan dugaan intervensi dan ikut campur melebihi kewenangan.
Selesai ditemui dan ditanggapi, Koordinator aksi (Kustiono Musri) dan rekan-rekan Gerakan Reformasi Jember pun membubarkan diri 12.25 WIB.
(/ruk)
Discussion about this post