Jember suarapedia – Aksi demo terjadi di depan gedung DPRD Jember, Aksi tersebut di lakukan oleh puluhan Guru Tidak Tetap (GTT) dan Pegawai Tidak Tetap (PTT) yang ada di kabupaten Jember,aksi tersebut terjadi menagih janji Bupati non aktif Faida yang dimana dianggap tidak tepat janji, Selasa (25/11/20) pukul 10.00 WIB.
M. Ali Jamil Selaku Koordinator Lapangan (KORLAP) menyayangkan pernyataan Bupati non aktif faida, pada saat debat kandidat pada sesi kedua yang dianggap tidak sesuai dengan fakta yang terjadi selama ini.
“Kami disini mewakili teman teman GTT- PTT jember, beberapa kami sudah ketemu Bupati non aktif, namun belum ada yang direalisasikan, sempat kami mendapatkan angin segar namun apa daya kami.Saya menangis dan marah ketika kemarin melihat debat sesi kedua, sejatinya ketika memilih kami, memilih kesehjateraan GTT-PTT dan itu semua bohong. Sudah kami beberapa kali ketemu dan melayangkan surat utk menindaklanjuti masalah GTT-PTT namun tidak ada hasilnya. Ada beberapa poin yang akan kami sampaikan terutama masalah Surat Penugasan (SP) , “Ungkap Jamil.
Berikut tuntutan puluhan GTT dan PTT :
1.Cabut Surat Penugasan (SP), terbitkan (Surat Keputusan) SK bupati jember Untuk Semua GTT PTT.
2.Penataan Kembali PPT yang Lebih manusiawi, berkeadilan sesuai dengan domisili GTT-PTT tinggal, karena masih banyak GTT-PTT Jember yang ditempatkan jauh dari tempat tinggalnya, sedangkan ada sekolah yang dekat dengan domisilinya yang kosong tenaga pengajarnya dan tanpa dibarengi dengan honor yang layak.
3. Honor/Gaji GTT-PTT diberikan rutin setiap bulan seperti layaknya honor/gaji bulanan di profesi-profesi lainnya. Bukan honor/gaji tri wulanan atau honor/Semesteran yang itu masih tergantung pada BOS (Bamtuan Operasional Sekolah) banyak GTT-PTT yang sampai saat ini belum menerima honor/gaji bahkan ada GTT-PTT yang tidak sesuai dengan apa yang diterima oleh GTT-PTT di tempat lainnya, sedangkan posisi dan keadaannya tidak jauh berbeda, itupun masih di hutang berbulan-bulan.
4. Wujudkan janji Bupati untuk merealisasikan honor Rp. 1,4 Juta Untuk GTT-PTT Jember atau dengan UMK Jember.
5. Honor untuk GTT-PTT agar dianggarkan dalam APBD Kabupaten Jember setiap tahun, bukan hanya dari anggaran dari Pusat BOS (Bantuan Opersional Sekolah)
6. Memohon DPRD Kabupaten Jember untuk mengawal honor GTT-PTT dalam APBD, jika tidak Jangan Pernah Menyetujui Pengesahan APBD dalam setiap tahunnya.
7.Memohon DPRD Kabupaten Jember untuk segera memanggil Bupati Jember untuk segera merevisi kebijakannnya yang sangat merugikan GTT-PTT Kabupaten Jember, dengan sistem pemutasian honorer yang telah banyak menyebabkan kerugian bagi GTT-PTT baik secara fisik maupun finansial.
8. Hentikan Diskriminasi, Kriminalisasi dan Marjinalisasi GTT-PTT Kabupaten Jember, karena sampai detik ini dan dimasa seperti saat ini (PANDEMI COVID-9. Diskriminasi terhadap GTT-PTT masih tetap dilakukan, bukan hanya apa yang telah dilakukan selama bertahun-tahun ini, lebih dari itu GTT-PTT Jember belum pernah tersentuh Program ratusan Milyar rupiah untuk Pandemi COVID-19 malah lebih mengutakamakan membeli alat personal komputer Dispendik seharga Rp. 201.981.250 Juta padahal Jember belum memiliki APBD, apakah hal itu termasuk belanja wajib dan mengikat, kenapa belanja hal itu bisa, tapi untuk GTT-PTT tidak bisa.
9. Akibat dari kebijakan Bupati yang telah mem PLT kan ratusan Kepala Sekolah ditingkat SD dan SMP se Kabupaten Jember mulai tahun 2017 membuat Ribuan Ijazah dalam setiap Tahunnya yang ditandatangani oleh PLT tidak LEGAL, dan akan berakibat FATAL pada mereka yang memegang ijazah tertanda tangani PLT tidak akan bisa mempergunakan ijazah Untuk menjadi PNS, TNI POLRI atau untuk kepentingan lain yang membutuhkan legalitas dari sebuah IJAZAH. Sesuai dengan edaran BNSP surat nomer 0081/SDR/BNSP/VIII/2017 dan Permendikbud nomor 6 tahun 2018, tentang penugasan guru sebagai kepala sekolah, serta Persesjen Nomor 5 tahun 2020).
Di tengah para aksi yang sedang di gelar, dengan tanggap pihak DPRD menerima 14 orang perwakilan untuk memasuki ruang Bamus, sekira pukul 10.20 wib, guna melakukan Hearing Bersama para anggota DPRD Jember, yakni Ketua DPRD Jember (Itqon Syauqi), Wakil Ketua DPRD Jember (Ahmad Halim), Ketua Komisi A (Thabroni), Kepala Diknas Jember ( Bambang Hariyono), dan Sekertaris Diknas (Sukowinaryo).
(Ev/Ruk)
Discussion about this post